Kalimat Republik || Gunungsitoli – Persoalan Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa seperti belum menemukan ujung.

Bertahun-tahun kondisi ruas jalan tersebut dikeluhkan masyarakat. Kini, persoalan itu kembali disorot, terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara secara bergantian tengah berada di Kepulauan Nias.

Tokoh masyarakat Nias Utara sekaligus politikus Partai Golkar, Rozama Lase alias Ama Karlos Lase, tak ingin momentum tersebut berlalu begitu saja.

Ia mendesak Gubsu Bobby Nasution memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan yang menjadi salah satu jalur penting masyarakat tersebut.

Rozama mendorong agar ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa diambil alih menjadi jalan provinsi.

Menurutnya, perubahan status jalan dapat menjadi salah satu jalan keluar agar persoalan pembangunan dan pemeliharaan tidak terus terbentur keterbatasan kewenangan maupun anggaran daerah.

“Ini bukan hanya persoalan jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi korban jiwa,” tegas Rozama.

Ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat, menghubungkan Kota Gunungsitoli dengan wilayah Hiliduho hingga Alasa dan setiap hari dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Masalahnya, kondisi jalan yang telah lama rusak itu membuat pengguna jalan harus berhadapan dengan risiko keselamatan saat melintas.

Rozama menyebut sejumlah pengendara sepeda motor pernah mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan tersebut.

Kecelakaan juga disebut pernah dialami kendaraan roda empat hingga menyebabkan kendaraan terguling.

Kondisi itu menjadi perhatian serius Rozama. Ia menilai pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya korban jiwa baru mengambil langkah.

Bagi dia, keselamatan masyarakat harus menjadi alasan utama mengapa persoalan ruas jalan tersebut perlu segera ditangani.

Keberadaan Gubsu Bobby Nasution di Kepulauan Nias menjadi momentum yang menurut Rozama patut dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan tersebut.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melihat kondisi ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa secara lebih serius.

Rozama juga meminta pemerintah daerah di Kepulauan Nias dan Pemprov Sumut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua pihak, menurutnya, perlu duduk bersama membicarakan status sekaligus langkah konkret terhadap ruas jalan tersebut.

“Jangan sampai persoalan kewenangan menjadi alasan masyarakat harus terus melewati jalan yang membahayakan. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Menurut Rozama, apabila kewenangan jalan tetap berada di tingkat daerah, keterbatasan anggaran dapat kembali menjadi persoalan ketika pembangunan maupun pemeliharaan hendak dilakukan.

Karena itu, ia mendorong agar perubahan status menjadi jalan provinsi benar-benar dibahas.

Tak berhenti pada desakan kepada Gubsu Bobby Nasution, Rozama juga berharap wakil rakyat asal Kepulauan Nias yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Utara ikut membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi.

Ia berharap aspirasi masyarakat terkait Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa dapat dibawa ke Gedung DPRD Sumut untuk dibahas dan diperjuangkan.

Menurut Rozama, anggota DPRD Sumut asal Kepulauan Nias memiliki ruang untuk menyuarakan persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

Aspirasi itu, kata dia, jangan berhenti sebagai keluhan masyarakat di lapangan.

Harus ada pembahasan di tingkat provinsi agar persoalan status dan penanganan jalan tersebut mendapatkan kejelasan.

Bertahun-tahun masyarakat menggunakan ruas tersebut dengan kondisi jalan yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.

Kini, ketika Gubsu Bobby Nasution berada di Kepulauan Nias, Rozama kembali mengingatkan pemerintah tentang persoalan tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak melihat Jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa hanya sebagai persoalan infrastruktur.

Sebab, di balik jalan yang rusak itu ada masyarakat yang setiap hari melintas untuk bekerja, beraktivitas, mengangkut hasil usaha, hingga memenuhi berbagai kebutuhan lainnya.

Karena itu, Rozama menilai sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih konkret.

Usulannya jelas: ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa perlu didorong menjadi jalan provinsi agar penanganannya memiliki kepastian dan tidak terus terjebak dalam persoalan kewenangan.